Bagikan sekarang

Oleh: Minhajul Abidah, M.H. (Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam [HKI] INAIFAS)

Pernikahan merupakan sebuah ritual suci untuk mengikat sebuah janji nikah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan dan kematangan mental untuk mencapai rumah tangga sejahtera.

Pengertian pernikahan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Mana Esa.[1]

Dalam diskursus fiqih (Islamic Jurisprudence) tidak ditemukan kaedah yang membatasi usia nikah. Dan para fuqaha hanya menyatakan bahwa tolok ukur kebolehan perempuan di bawah umur untuk digauli ialah butuh kesiapannya melakukan aktifitas seksual (wath’iy) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, yang ditandai dengan datangnya masa pubertas. Sesuai dengan perkataan Al-Qorori “Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik”.[2]

Remaja pada usia 10 hingga 18 tahun merupakan masa pubertas. Masa ini juga disebut masa akil baligh yakni secara biologis telah siap untuk bereproduksi. Namun apabila dilihat dari segi psikis, sosial, ekonomi dan lain-lain tidaklah demikian, mereka harus mendapat perhatian khusus karena usia mereka masih usia sekolah. Sebagai orang tua harus dapat mengawal dengan baik anak yang akan memasuki umur reproduksi dimana persoalan reproduksi bermula dari adanya pernikahan atau perkawinan.

Tren pernikahan usia dini yang tetap tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya rendahnya tingkat pendidikan, ketidaksiapan finansial, kemiskinan dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa faktor pernikahan dini :

  1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan pernikahan ini diharapakan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sehingga dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Di samping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kehidupan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik

  • Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikhan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya. Juga menjodohkan dengan anak saudaranya supaya hartanya tidak jatuh di tangan orang lain, tetapi tetap dipegang oleh lingkaran keluarga besarnya.

  • Kecelakaan
Baca juga  Talk Show PGMI dari Masa ke Masa

Terjadinya hamil di luar nikah akibat melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandungnya. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak dengan penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Di samping itu, dengan kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

  • Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan yang sudah disiapkan semua, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia, agar statusnya ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan membawa dampak positif bagi keduanya

  • Karena tradisi keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua).

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut pola ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah yang penting adalah sudah mumayyiz (baligh dan berakal), sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

  • Karena adat istiadat dan kebiasaan setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia 16 tahun. Hal ini terkadang dianggap menyepelekan dan menghina orang tua

  • Rendahnya pengetahuan

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Di samping perekonomian yang kurang, faktor pendidikan orang tua yang rendah akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.[3]

Berdasarkan uraian  di atas, maka perlu adanya tindakan untuk mencegah pernikahan dini, salah satunya dengan mengubah pola pikir masyarakat dengan pendampingan dan melakukan penyuluhan terutama kepada masyarakat yang berekonomi lemah.

Baca juga  PENTINGNYA DUTA PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Family Development Session (FDS) dikenal dengan istilah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan pertemuan kelompok secara rutin tiap bulan yang dilaksanakan oleh Pendamping Sosial PKH bersama dengan keluarga penerima manfaat yang lazim disebut KPM PKH. KPM PKH adalah keluarga penerima manfaat di mana mereka merupakan keluarga kurang mampu dan menjadi penerima bantuan pemerintah dengan bersyarat, artinya penerima manfaat memiliki salah satu komponen yang sudah ditetapkan yaitu komponen pendidikan meliputi SD, SMP, SMA, komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan balita, serta komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia dan disabilitas.

Dalam FDS tersebut secara bergantian KPM PKH menerima penyuluhan tentang pendidikan dan pengasuhan anak, cara mengelola keuangan keluarga, cara menjaga kesehatan dan kebersihan rumah dan lingkungan, perlindungan anak, cara melayani lansia dan disabilitas, dan sebagainya.

Tujuan dari FDS atau P2K2 ini adalah untuk mengubah pola pikir KPM PKH untuk bisa lebih produktif, di antaranya meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak sehingga terhindar dari melakukan pernikahan dini terutama kepada anak-anaknya. Salah satu komitmen yang dibangun dalam pertemuan kelompok tersebut adalah memastikan anak-anak KPM bisa mengenyam pendidikan sampai lulus SMA dengan bantuan yang diterima dari pemerintah berupa biaya pendidikan dan kesehatan mulai dari si ibu hamil sampai dengan anak lulus SMA.

Senada dengan hal tersebut P2K2 merupakan proses belajar secara  terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada KPM. Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. Adapun Tujuan Khusus P2K2 adalah untuk:

  1. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, ekonomi, dan perlindungan anak.
  2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga PKH mengenai kondisi, kebutuhan dan perawatan yang dibutuhkan lansia dan orang dengan disabilitas berat.
  3. Membangun kesadaran peserta PKH terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam PKH
  4. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak.
  5. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait perawatan dan pemeliharaan terhadap lansia dan orang dengan disabilitas berat
  6. Meningkatkan ketrampilan orang tua dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak
  7. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada diri dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.[4]
Baca juga  Anak Muda Menabung Saham, Mengapa Tidak?

Adapun modul yang disampaikan dalam P2K2 atau FDS meliputi :

  1. Modul Pendidikan dan Pengasuhan anak terdiri dari :
  2. Menjadi orang tua yang lebih baik
  3. Memahami perilaku anak
  4. Memahami cara anak usia dini belajar
  5. Membantu anak sukses di sekolah
  6. Modul pengelolaan keuangan terdiri dari :
  7. Mengelola keuangan keluarga
  8. Cermat meminjam dan menabung
  9. Memulai usaha
  10. Modul Kesehatan terdiri dari :
  11. Masalah gizi di Indonesia
  12. Pelayanan ibu hamil
  13. Pelayanan ibu bersalin
  14. Pelayanan ibu nifas dan ibu menyusui
  15. Pelayanan bayi usia 0 – 28 hari
  16. Pelayanan bayi usia 29 – 11 bulan
  17. Pelayanan anak usia 12 – 59 bulan
  18. Pelayanan remaja
  19. Perilaku hidup bersih dan sehat
  20. Modul perlindungan anak terdiri dari :
  21. Kekerasan terhadap anak
  22. Penelantaran dan eksploitasi
  23. Modul lansia terdiri dari :

Peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia

  • Modul disabilitas terdiri dari :

Pelayanan bagi disabilitas berat.[5]

Modul tersebut akan disampaikan dalam pertemuan kelompok secara intens mulai dari modul 1 hingga modul 6.  Maka perlu adanya tindakan pencegahan pernikahan dini yakni perlunya intensitas yang lebih bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mendampingi  kegiatan penyuluhan secara rutin. Motivasi dan komunikasi yang baik dibangun melalui pertemuan yang akan diterapkan dalam kehidupan berkeluarga baik dengan anaknya maupun dengan suaminya.

Melalui kegiatan pertemuan kelompok atau FDS ini, diantanya ibu KPM akan mendapatkan kesadaran tentang pentingnya mengasuh anak sehingga akan terbangun kerjasama dengan suaminya untuk bisa bertindak sebagai teman manakala anaknya sudah memasuki usia remaja. Diharapkan pernikahan dini yang terjadi kepada orang tua dalam hal ini KPM PKH tidak lagi terjadi kepada anak KPM PKH, bahkan dia akan mampu hidup mandiri, berkecukupan dan berpengetahuan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, terbentuk mindset yang baik serta berperilaku menuju kehidupan sejahtera.


[1] Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 44

[2] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”.

[3] Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini menurut Hadis dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, Vol 3 Nomor 1, Mei 2018, 60

[4] Lindayasos, “Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Komunitas Adat Kampung Kuta, Desa Karang Paninggal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”, Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial Vol. 01 No.1, Juli 2019.

[5] Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Bimtek Program Keluarga Harapan, 2016.