Bagikan sekarang

Keberagaman dan toleransi tidak hanya terletak pada kegiatan keagamaan saja melainkan juga dari segi pendidikan. Di desa Sukoreno terdapat 17 lembaga pendidikan yang terdiri dari 11 TK/PAUD, 4 SD dan 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Dari sekian lembaga itu, penerapan pembelajarannya sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bab 3 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi ‘Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kegamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

“Serta pasal 5 ayat 1 yang berbunyi ‘setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’,” kata Siti Khodijah Guru PAI, Senin (22/08/2022).

Hal ini tergambar pada SD Katolik Santo Yusuf. Sekolah dasar yang berdiri sejak tahun 1925 ini dulunya adalah sekolah rakyat peninggalan masa kolonial belanda. Sekolah ini mempunyai 105 peserta didik, 60% siswanya menganut agama Islam, 30% Hindu, 15% Katholik, dan 5% penganut kepercayaan Sapta Darma.

“Meskipun di sana terdapat beragam agama, namun nilai-nilai toleransi diterapkan penuh dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuknya seluruh siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut,” tambahnya.

Menurutnya, di Desa Sukoreno masih ada sebagian lembaga pendidikan yang belum sesuai dengan UU tersebut. Salah satu nya SDN 01 Sukoreno yang mempunyai 95 peserta didik beragama Islam, dan tiga peserta didik beragama Hindu.

“Selain tidak menyediakan pendidikan agama bagi siswa yang beragama Hindu, pihak sekolah juga mengharuskan siswa beragama hindu untuk mengikuti pembelajaran agama Islam di kelas,” imbuh Khodijah.

Hal ini disebabkan kurangnya tenaga pendidik yang mengajar agama Hindu dan dikhawatirkan jika siswa keluar dari kelas akan menganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Baca juga  Survey Lapangan : Beasiswa KIP Kuliah Siap Diberikan kepada Calon Mahasiswa

“Kami berharap seluruh lembaga pendidikan yang ada di Desa Sukoreno bisa sepenuhnya menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan peraturan UU yang berlaku agar semua siswa mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan,” pungkasnya.


Laporan Posko 21 Desa Sukoreno. DPL: Nafiur Rofiq, M.Pd