Deteksi Dini Kerawanan Sosial Melalui Lokakarya FKDM

Deteksi Dini Kerawanan Sosial Melalui Lokakarya FKDM

Bagikan sekarang

Oleh: Muhammad Syarofi, M.E.

Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur bersama dengan FKDM Provinsi Jawa Timur dan Bangkesbangpol Jember mengadakan Lokakarya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Hotel Aston Jember pada Sabtu hingga Ahad (26-27/11/2022).

Mewakili LPPM Inaifas, Muhammad Syarofi, M.E menjelaskan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

“Melalui forum tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya stabilitas keamanan dengan meningkatkan Fasilitasi Deteksi Dini dan Kerawanan Sosial dan Gangguan Kamtibmas” ungkapnya.

Ketua FKDM Jawa Timur yang di wakili oleh Agus Imantoro S.Sos. M.H. menyampaikan pesan dari Ketua FKDM Jawa Timur bahwa saat ini terdapat beberapa potensi konflik yang terjadi di wilayah Bangkebangpol Jember antara lain masih adanya kelompok syiah yang mengadakan milad Siti Aisyah Azzahra, adanya kelompok pendukung Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, adanya perkembangan forum ideologi garis keras pimpinan Dr. Didik Sulamono, adanya kongres politik dalam pelaksanaan Pilkades dan Pemilu.

“Juga penolakan aktivitas pertambangan PT. Bumi Suksesindo Copper and Gold, adanya perselisihan antar warga dalam pembangunan masjid, adanya sengketa tanah perkebunan perhutani dengan masyarakat, adanya konflik penurunan papan nama salah satu nama organisasi masyarakat, serta adanya konflik antar perguruan pencak silat dan adanya penyalahgunaan narkoba,” terangnya.

Dirinya menambahkan, berbagai masalah konflik yang terjadi di wilayah Bakorwil Jember dengan adanya FKDM dapat terdeteksi secara dini berbagai macam kerawanan dan gangguan kamtibmas.

“Yaitu dengan berbagai macam pandangan yang berbeda-beda, struktur sosial dan beberapa instansi untuk saling bersinergi dalam pemberian informasi masyarakat dengan memetakan potensi kerawanan,” ujarnya.

Sementara itu, AKBP Ria Damayanti dalam sambutan menyampaikan sebuah konflik harus dapat dipetakan melalui strategi pemetaan konflik dan gangguan kamtibmas.

“Mulai dari intoleransi, berita hoax, radikalisme, terorisme, narkotika, hate sppeech, dan cyber war,” jelasnya.

Kegiatan FKDM yang dilaksakan selama dua hari yang diikuti oleh 32 peserta banyak dilakukan dengan FGD (Focus Group Discussion) dengan dibagi menjadi 4 kelompok dari daerah asal masing-masing peserta untuk memetakan berbagai masalah konflik yang berada didaerahnya masing-masing.

Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah penyelesaian konflik tersebut yang kemudian disampaikan dengan presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok, sehingga informasi yang diperoleh dapat dirumuskan bersama oleh panitia FKDM wilayah Jawa Timur untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa.

Menanggapi hal itu, Ketua Bangkesbangpol Kabupaten Jember Choirul Anwar, S.H,. M.H. mengatakan penanganan masalah konflik sosial yang terjadi pada 7 Kabupaten/Kota yang perlu diwaspadai adalah permasalahan narkotika yang saat ini mengalami kenaikan karena strees masyarakat adanya Covid 19 dan mengalami penurunan karena adanya pembatasan sosial masyarakat.

“Sehingga hadirnya Lokakarya FKDM mampu membantu pemerintah provinsi dalam menjaring konflik permasalahan yang terjadi di wilayah Jawa Timur,” tandasnya.

Diketahui, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Bangkesbangpol Setapal Kuda, Ketua FKDM Setapal Kuda, Ketua Organisasi Masyarakat NU dan Muhammadiyyah Lumajang, Jember, Bondowoso dan Situbondo.

Selain itu, Ketua BNN Kota Pasuruan dan Lumajang, Direktur TANOKER Jember, LPPM Universitas Jember, LPPM INAIFAS Kencong Jember dan LPPM Universitas Nurul Jadid Probolinggo, LSM Probolinggo, Ketua Gus Durian Bondowoso, Peace Leader Bondowoso, serta Ketua KKBS Banyuwangi.

Spirit Diskusi Ilmiyah Bagi Sivitas Akademik di Kampus Inaifas

Spirit Diskusi Ilmiyah Bagi Sivitas Akademik di Kampus Inaifas

Bagikan sekarang

Oleh: Qurrotul Ainiyah, S.Pd.I., M.Sy.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah (Inaifas) Kencong, Jember mengadakan kegiatan diskusi berkala bertajuk ‘Kantin Ilmu’. Kegiatan itu dipusatkan di ruang Laboratorium kampus setempat, Sabtu (19/11/2022).

Kegiatan ini dilakukan secara online dan offline yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah (Inaifas). Disebutkan, diskusi berkala ini merupakan kegiatan rutin bulanan yang ke-2. Kegiatan dimaksudkan untuk menghidupkan suasana keakraban antar dosen yang dikemas dalam bentuk diskusi keilmuan. Sehingga diharapkan akan tercipta budaya berpikir kritis dan nalar ilmiah pada disiplin keilmuan bagi sivitas akademika di kampus dakwah ini.

Acara diskusi tersebut dipandu apik oleh Rizqiyah Ratu Balqis, M.Pd dengan menghadirkan dua pemakalah yaitu Rijal Mumazziq Zionis M.H.I dosen prodi Akhwal al- Syakhsyiyyah (AS) dengan memaparkan materi tentang peran pesantren dalam penguatan islamic studies.

Sementara Muhammad Syarofi M.E dosen prodi Ekonomi Syariah (ES) membahas tentang pengaruh strategi bisnis dan keunggulan bersaing terhadap kinerja pemasaran dengan analisis SWOT pada usaha kecil menengah.

Dalam diskusi ini, Rijal berpendapat bahwa sebagai civitas akademik dari kalangan pesantren, seharusnya para dosen dan mahasiswa Inaifas mengembangkan potensi pesantren untuk menguatkan Dirasah Islamiyah di lingkungan perguruan tinggi.

“Salah satu potensi yang perlu diteliti adalah tentang ideologi dan gagasan- gagasan para kiai lokal,” ucapnya.

Selain itu, penulis buku ‘Kiai Kantong Bolong’ ini mencontohkan bahwa sudah ada beberapa peneliti insider yang telah meneliti potensi-potensi yang dimiliki oleh pesantren diantaranya; KH Abdur Rahman Wahid, KH Syaifuddin Zuhri dan beberapa penulis lain tentang pesantren yang bisa dijadikan rujukan oleh penulis tentang kepesantrenan.

Sedangkan Syarofi memberi paparan tetang strategi dan keunggulan persaingan pemasaran songkok merk “udeng Bali” di Banyuwangi. Dikatakan Syarofi, banyak pelaku usaha songkok di Banyuwangi yang tidak bisa menjalankan usahanya karena penerapan strategi pemasaran yang kurang tepat.

“Sehingga kompetitif dalam penjualan semakin rendah,” ujarnya.

Diskusi semakin seru ketika memasuki tanya jawab. Peserta nampak antusias dalam mengomentari dan bertanya tentang tema peran pesantren dalam menguatkan Dirasah Islamiyah dan keunggulan pemasaran songkok di Banyuwangi.

Pada kesempatan itu, Wakil Rektor I Dr Asnawan, M.S.I turut mengikuti kegiatan diskusi ini secara offline berharap agar kegiatan tersebut terus eksis dan semakin banyak dosen yang terlibat.

“Supaya mentradisikan diskusi dikalangan dosen dapat menguatkan studi keilmuan masa lalu dan perkembangan ilmu masa kini,” kata Asnawan.

Sementara Ahmad Zuhairuz Zaman Wakil Rektor IV juga berharap diskusi ini dapat menambah literatur pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu.

“Karena kegiatan diskusi ini melibatkan lintas keprodian dan menjadi wadah inspirasi menulis bagi dosen,” tandasnya.

Rembuk Person In Charge (PIC) KKN Kolaboratif Menuju Pembangunan Kampung Percontohan

Rembuk Person In Charge (PIC) KKN Kolaboratif Menuju Pembangunan Kampung Percontohan

Bagikan sekarang

Oleh: Qurrotul Ainiyah, S.Pd.I., M.Sy (Dosen INAIFAS)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) se-Jember berasosiasi membentuk wadah untuk melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) secara kolaboratif. Tujuan dibentuknya asosiasi ini untuk mendata bantuan- bantuan yang diberikan pemerintahan supaya tepat sasaran. Melalui kelompok Mahasiswa KKN Kolaboratif bisa memaksimalkan Verval DTKS (Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan program kerja tematik.

Program KKN Kolaboratif ini bentukan dari bapak Bupati Jember dengan tanggung jawab yang diserahkan kepada perguruan tinggi se- Kabupaten Jember. Sampai saat ini perguruan tinggi yang sudah menjadi penanggung jawab (person in charge) ada delapan perguruan tinggi diantaranya: UNEJ, INAIFAS, UNMUH, AKFAR, Univ. Moh. Sroedji, UIJ, ITS Mandala dan IAI Al-Qodiri. Saat ini yang menjadi ketua person in charge (PIC) KKN Kolaboratif adalah Dr. Ali Badrudin, M.M. dari UNEJ.

Pada hari selasa tanggal 1 november 2022 asosiasi Person In Charge (PIC) KKN Kolaboratif mengadakan pertemuan rutinan di kampus INAIFAS Kencong Jember. Semua peserta asosiasi Person In Charge (PIC) KKN Kolaboratif se- Jember hadir dan mengawali acara dengan ramah tamah antara tuan rumah (LPPM INAIFAS) dengan anggota PIC lainnya.

Selanjutnya adalah sambutan dari Rektor INAIFAS bapak Rijal Mumazziq Zionis M.HI. Dalam sambutannya, Rijal berharap kegiatan asosiasi ini tidak hanya terbatas pada kegiatan KKN Kolaboratif saja. Perlu ada pengembangan kegiatan-kegiatan dalam bentuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat lainnya, yang melibatkan dosen-dosen di Kabupaten Jember.

Acara kedua dipimpin oleh bapak Dr. Ali Badrudin berisi evaluasi kinerja anggota Person In Charge (PIC) KKN Kolaboratif bulan lalu. Dilanjutkan membahas program kerja yang akan dilaksanakan di bulan November yakni melakukan diklat pengabdian bagi 1 LPPM dan 1 dosen untuk membangun kampung percontohan di Bondowoso dan Situbondo.

Ali Badrudin berharap bahwa anggota Person In Charge (PIC) KKN Kolaboratif serius dalam menjalankan program yang sudah terencana. Agar dana yang sudah dikeluarkan pemerintahan terhadap asosiasi ini tidak menjadi sia-sia.

Acara pertemuan rutinan ini di akhiri dengan Ngobras (ngobrol santai) di warung pak Panto Gumukmas. Dari ngobrol santai, muncullah gagasan untuk melakukan joint research bersama UNEJ dan giat pelatihan dan pengembangan UMKM dosen. Dan harapan selanjutnya, LPPM INAIFAS Kencong Jember lebih progres lebih baik dalam melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, baik secara internal kampus INAIFAS maupun jaringan dengan instansi-instansi lainya.

Sharing Knowledge di Kantin Ilmu Bareng LPPM dan Dosen Inaifas

Sharing Knowledge di Kantin Ilmu Bareng LPPM dan Dosen Inaifas

Bagikan sekarang

Oleh: Qurrotul Ainiyah, S.Pd.I., M.Sy (Dosen INAIFAS)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk pertama kalinya mengadakan diskusi berkala di kampus Institut Agama Islam Al- Falah As- Sunniyyah (INAIFAS) pada Sabtu, (15/10/2022).

Kegiatan diskusi ini merupakan kegiatan diskusi ilmiah rutinan dalam rangka mewujudkan interaksi ilmiah antar Dosen Tetap Yayasan yang ada di lingkungan kampus INAIFAS. Maksud diadakan diskusi berkala ini supaya terjalin komunikasi berupa sharing keilmuan yang pada akhirnya akan memberikan pemahaman yang baik dan tercipta budaya berpikir kritis dan nalar ilmiah pada disiplin keilmuan dosen di tiap prodi.

Kegiatan ini dilakukan secara offline di ruang laboratorium kampus INAIFAS, dihadiri dosen INAIFAS dari beberapa prodi yakni PAI, PGMI, ES, BKPI dan HKI. Diskusi ini dipandu oleh Riska Fatmawati S.Pd.I. sebagai moderator, dengan menghadirkan dua pemateri yakni Qurrotul Ainiyah M.Sy. membahas tema pinangan dalam tradisi ngunggah- ngunggahi dan Akhmad Rudi Masrukhin M.Pd.I. membahas tema motivasi berafiliasi dan motivasi berprestasi terhadap self regulated learning siswa.

Diawali pemaparan dari Qurrotul Ainiyah tentang budaya lamaran di Banyuwangi yakni tradisi ngunggah-ngunggahi. Qurrotul Ainiyah menjelaskan bahwa tradisi ngunggah-nguggahi memiliki keunikan dari tradisi lamaran pada umumnya. Keunikan tradisi ini terlihat dari cara melamar yang dilakukan dengan cara nyolong wong wadon (menculik calon mempelai perempuan) oleh wong Osing (laki-laki Osing), karena pihak laki-laki tidak disetujui oleh orang tua calon mempelai perempuan.

Tradisi ngunggah-ngunggahi merupakan budaya folklor suku Osing yang sampai saat ini belum terkonfirmasi sejak kapan tradisi ini dilakukan. Namun demikian masyarakat Osing meyakini bahwa Wong Osing yang tidak disetujui orang tua untuk menikahi anak perempuanya, lalu dia melakukan tradisi ngunggah-ngunggahi, dianggap sebagai lelaki pemberani dan bertanggung jawab. Sebab laki-laki ini dianggap mampu memperjuangkan cintanya sampai jenjang perkawinan.

Sesi kedua paparan dari Akhmad Rudi Masrukhin tentang motivasi berafiliasi dan motivasi berprestasi. Sejak masa pandemi COVID-19 diawal 2020 sampai sekarang, sebagian besar pembelajaran dilaksanakan secara daring (dalam jaringan). Hal ini berpengaruh pada motivasi berafiliasi dan motivasi berprestasi terhadap self regulated learning siswa SMA dari tujuh provinsi di Indonesia.

Rudi menjelaskan bahwa desain post facto pada data, diambil secara rendom 1688 siswa SMA dari tujuh provinsi di Indonesia. Data dikumpulkan dengan skala psikologis motivasi berafiliasi, motivasi berprestasi, dan self regulated learning yang telah diuji validitas butir > 0,3 dan reliabilitas Alpha Cronbach dengan masing-masing skor 0,82, 0,84, dan 0,79.

Pada ahirnya diskusi diahiri dengan adanya kritik dan masukan pada pemateri. Out put kegiatan diskusi berkala yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), berupa karya ilmiah yang sudah di takhsis oleh para peserta untuk di submit ke jurnal internal kampus ataupun jurnal luar yang bereputasi baik Sinta ataupun scopus.

RUU KUHP dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia{

RUU KUHP dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia{

Bagikan sekarang

Oleh: Moh. Nahrowi, M.Pd.I
(Dekan Fak. Syariah dan Gak. Ekonomi Bisnis Islam INAIFAS)

Hari ini, Kamis, 3 November 2022, bersama Kaprodi HKI, Bapak Aufal Hadziq dan Bapak Beni Ashari selaku dosen HKI, saya mewakili INAIFAS Kencong Jember sebagai undangan dalam kegiatan Sosialisasi RUU KUHP. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi Politik dan Hukum dan Keamanan RI.

Dalam acara yang dilaksanakan di Hotel Aston Jember secara daring maupun luring ini, hadir Bapak Bambang Gunawan, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan RI. Juga narasumber Prof. Dr. M. Arif Amrulloh, S.H., M. Hum, guru besar Universitas Jember dan Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum, guru besar Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam sambutannya Bapak Bambang Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan ini marupakan intruksi presiden dalam rangka untuk mensosialisasi RUU KUHP secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia sebelum RUU KUHP ini disahkan. Pada gilirannya Kabupaten Jember manjadi kota yang kesekian kali ditempati kegiatan sosialisasi ini.

Prof. Dr. Mujiyono memaparkan dalam materinya beberapa keunggulan dalam RUU KUHP yaitu adanya pepengakuan keberadaan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan digunakan sebagai dasar untuk memidana.

Prof. Dr. Arif Amrullah menyampaikan bahwa penyusunan Undang-Undang ini adalah pengganti wet boek van strafrecht yang disebut KUHP yang secara sosiologis keberadaannya tidak mendasarkan pada konteks Bangsa Indonesia.

Berikut daftar 14 pasal krusial merujuk naskah RKUHP hasil perbaikan terakhir dalam rapat pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Juli 2022.

  1. Living law atau pidana adat

Pasal 2 dan Pasal 96 mengakui hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai acuan untuk mempidanakan seseorang, sekalipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP.

Living law atau pidana adat dalam RKUHP berlaku selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat. Pasal ini juga berlaku hanya dalam kondisi tertentu dan tempat hukum adat tersebut hidup.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini,” demikian bunyi Pasal.

  1. Pidana mati

Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar pidana mati menjadi opsi terakhir yang dijatuhkan. Pidana mati menjadi ancaman alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu, yaitu paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup.

Pidana mati juga dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

“Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat”.

  1. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden

Ketentuan soal penyerangan atau menghina presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal, 218, 219, 220. Pasal itu menyebut, setiap warga negara yang menghina presiden dapat dipidana 3,5 tahun.

Pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan bisa dilakukan hanya jika dilaporkan oleh presiden atau wakil presiden.

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan; Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden”.

  1. Memiliki kekuatan gaib

Pidana ini masuk dalam delik materiil. Artinya, seseorang dapat dipidana karena perbuatannya menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Pemerintah mengakui tindak pidana ini merupakan tindak pidana baru khas Indonesia yang perlu dikriminalisasi karena sifatnya yang sangat kriminogen, atau dapat menyebabkan tindak pidana lain.

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1,5 tahun”.

  1. Unggas dan ternak yang rusak kebun

Pemerintah dan DPR menambahkan frasa “yang menimbulkan kerugian” pada Pasal 278 yang mengatur, bahwa setiap orang yang membiarkan unggas atau ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain.

Perubahan ini membuatnya menjadi delik materiil. Pasal ini dibuat untuk melindungi para petani dan penyempurnaan dari KUHP sebelumnya.

“Setiap Orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”.

  1. Contempt of court

Contempt of court atau mengatur soal penghinaan terhadap proses peradilan. Pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 281, terutama huruf c yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk mempublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung.

Ketentuan itu dibuat untuk mencegah live streaming saat sidang berlangsung. Tujuannya demi ketertiban umum, dan menghindari opini publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim.

“Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 kali oleh atau atas nama hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Beberapa pasal yang mengatur soal contempt of court yakni Pasal 280 dan 281.

  1. Penodaan agama

Pasal 302 mengatur, setiap orang yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama di Indonesia dipidana maksimal lima tahun.

Begitu pula jika tindakan tersebut dilakukan dengan maksud agar diketahui orang banyak, dapat diancam pidana lima tahun. Pasal penodaan atau penghinaan agama diatur dalam beberapa pasal yakni, pasal 302, 303, dan 304.

“Setiap orang di muka umum yang menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,” demikian bunyi Pasal 302.

  1. Penganiayaan hewan

Terancam pidana penjara hingga satu tahun bagi setiap orang memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan hingga menyebabkan kematian hewan tersebut.

Pada Pasal 340 ayat 1 huruf (a) menyangkut penganiayaan hewan, pemerintah mengusulkan untuk mengganti frasa “berpengaruh” menjadi merusak. Pada penjelasan, ditambahkan keterangan yang dimaksud dengan “kemampuan kodrat” adalah kemampuan hewan yang alamiah. Penganiayaan hewan diatur dalam beberapa pasal yakni 338, 339, dan 340.

  1. Mencegah kehamilan dan menggugurkan kandungan Ketentuan soal alat kontrasepsi diatur dalam tiga pasal. Masing-masing Pasal 412, 413, dan 414.

Pasal 412 menyebutkan, setiap Orang yang secara terang-terangan menawarkan atau menunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori satu.

Namun, pidana tidak dapat dijatuhkan jika yang melakukan hal tersebut merupakan seorang kompeten, atau dilakukan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

  1. Aborsi

Aborsi atau pengguguran kandungan diatur dalam sejumlah pasal khusus dalam RKUHP. Merujuk naskah terakhir hasil rapat pemerintah dan DPR, Pasal aborsi di antaranya diatur dalam Pasal 467, 468, dan Pasal 469.

Pasal 467 ayat 1 menyebutkan, “Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Namun, pidana tidak berlaku jika aborsi dilakukan kepada korban kekerasan seksual dengan masa kehamilan tidak lebih dari 12 minggu atau ada indikasi darurat medis.

Kemudian, ancaman pidana berlaku bagi pihak yang yang melakukan aborsi terhadap perempuan, baik dengan atau tanpa persetujuan. Ancaman penjara lima tahun jika aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan.

Sedangkan, pidana penjara 12 tahun jika tanpa persetujuan.

  1. Gelandangan

Gelandangan diatur dalam pasal 429. Di dalamnya menyebutkan, “Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (atau sekitar Rp1,5 juta)”.

  1. Perzinaan

Pasal perzinaan merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan hanya bisa dilakukan terhadap pelaku jika hanya dilaporkan dua pihak. Pertama, suami atau istri. Kedua, orang tua atau anak.

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp7,5 juta),” demikian bunyi Pasal 415.

  1. Kohabitasi atau kumpul kebo

Kohabitasi adalah dua orang lawan jenis yang tinggal satu atap di luar ikatan pernikahan. RKUHP mengancam pidana bagi seseorang yang melakukan kohabitasi.

Pasal kohabitasi diatur dalam Pasal 416. Ayat 1 menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Namun, sama halnya dengan perzinaan, kohabitasi juga hanya bisa dilakukan penuntutan jika dilaporkan dua pihak, suami atau istri; anak atau orang tua.

  1. Perkosaan

Ketentuan soal perkosaan berubah dari semula diatur dalam Pasal 479 menjadi Pasal 477. Di dalamnya menambahkan aturan mengenai persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental pada ayat (2) huruf d.

Harapan besar semoga kegiatan ini bisa memberi informasi kepada masyarakat Indonesia.

Wallahu A’lam Bishshawab

RUU KUHP dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

RUU KUHP dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Bagikan sekarang

Oleh: Moh. Nahrowi, M.Pd.I
(Dekan Fak. Syariah dan Gak. Ekonomi Bisnis Islam INAIFAS)

Hari ini, Kamis, 3 November 2022, bersama Kaprodi HKI, Bapak Aufal Hadziq dan Bapak Beni Ashari selaku dosen HKI, saya mewakili INAIFAS Kencong Jember sebagai undangan dalam kegiatan Sosialisasi RUU KUHP. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi Politik dan Hukum dan Keamanan RI.

Dalam acara yang dilaksanakan di Hotel Aston Jember secara daring maupun luring ini, hadir Bapak Bambang Gunawan, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan RI. Juga narasumber Prof. Dr. M. Arif Amrulloh, S.H., M. Hum, guru besar Universitas Jember dan Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum, guru besar Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam sambutannya Bapak Bambang Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan ini marupakan intruksi presiden dalam rangka untuk mensosialisasi RUU KUHP secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia sebelum RUU KUHP ini disahkan. Pada gilirannya Kabupaten Jember manjadi kota yang kesekian kali ditempati kegiatan sosialisasi ini.

Prof. Dr. Mujiyono memaparkan dalam materinya beberapa keunggulan dalam RUU KUHP yaitu adanya pepengakuan keberadaan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan digunakan sebagai dasar untuk memidana.

Prof. Dr. Arif Amrullah menyampaikan bahwa penyusunan Undang-Undang ini adalah pengganti wet boek van strafrecht yang disebut KUHP yang secara sosiologis keberadaannya tidak mendasarkan pada konteks Bangsa Indonesia.

Berikut daftar 14 pasal krusial merujuk naskah RKUHP hasil perbaikan terakhir dalam rapat pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Juli 2022.

  1. Living law atau pidana adat

Pasal 2 dan Pasal 96 mengakui hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai acuan untuk mempidanakan seseorang, sekalipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP.

Living law atau pidana adat dalam RKUHP berlaku selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat. Pasal ini juga berlaku hanya dalam kondisi tertentu dan tempat hukum adat tersebut hidup.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini,” demikian bunyi Pasal.

  1. Pidana mati

Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar pidana mati menjadi opsi terakhir yang dijatuhkan. Pidana mati menjadi ancaman alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu, yaitu paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup.

Pidana mati juga dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

“Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat”.

  1. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden

Ketentuan soal penyerangan atau menghina presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal, 218, 219, 220. Pasal itu menyebut, setiap warga negara yang menghina presiden dapat dipidana 3,5 tahun.

Pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan bisa dilakukan hanya jika dilaporkan oleh presiden atau wakil presiden.

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan; Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden”.

  1. Memiliki kekuatan gaib

Pidana ini masuk dalam delik materiil. Artinya, seseorang dapat dipidana karena perbuatannya menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Pemerintah mengakui tindak pidana ini merupakan tindak pidana baru khas Indonesia yang perlu dikriminalisasi karena sifatnya yang sangat kriminogen, atau dapat menyebabkan tindak pidana lain.

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1,5 tahun”.

  1. Unggas dan ternak yang rusak kebun

Pemerintah dan DPR menambahkan frasa “yang menimbulkan kerugian” pada Pasal 278 yang mengatur, bahwa setiap orang yang membiarkan unggas atau ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain.

Perubahan ini membuatnya menjadi delik materiil. Pasal ini dibuat untuk melindungi para petani dan penyempurnaan dari KUHP sebelumnya.

“Setiap Orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”.

  1. Contempt of court

Contempt of court atau mengatur soal penghinaan terhadap proses peradilan. Pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 281, terutama huruf c yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk mempublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung.

Ketentuan itu dibuat untuk mencegah live streaming saat sidang berlangsung. Tujuannya demi ketertiban umum, dan menghindari opini publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim.

“Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 kali oleh atau atas nama hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Beberapa pasal yang mengatur soal contempt of court yakni Pasal 280 dan 281.

  1. Penodaan agama

Pasal 302 mengatur, setiap orang yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama di Indonesia dipidana maksimal lima tahun.

Begitu pula jika tindakan tersebut dilakukan dengan maksud agar diketahui orang banyak, dapat diancam pidana lima tahun. Pasal penodaan atau penghinaan agama diatur dalam beberapa pasal yakni, pasal 302, 303, dan 304.

“Setiap orang di muka umum yang menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,” demikian bunyi Pasal 302.

  1. Penganiayaan hewan

Terancam pidana penjara hingga satu tahun bagi setiap orang memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan hingga menyebabkan kematian hewan tersebut.

Pada Pasal 340 ayat 1 huruf (a) menyangkut penganiayaan hewan, pemerintah mengusulkan untuk mengganti frasa “berpengaruh” menjadi merusak. Pada penjelasan, ditambahkan keterangan yang dimaksud dengan “kemampuan kodrat” adalah kemampuan hewan yang alamiah. Penganiayaan hewan diatur dalam beberapa pasal yakni 338, 339, dan 340.

  1. Mencegah kehamilan dan menggugurkan kandungan Ketentuan soal alat kontrasepsi diatur dalam tiga pasal. Masing-masing Pasal 412, 413, dan 414.

Pasal 412 menyebutkan, setiap Orang yang secara terang-terangan menawarkan atau menunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori satu.

Namun, pidana tidak dapat dijatuhkan jika yang melakukan hal tersebut merupakan seorang kompeten, atau dilakukan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

  1. Aborsi

Aborsi atau pengguguran kandungan diatur dalam sejumlah pasal khusus dalam RKUHP. Merujuk naskah terakhir hasil rapat pemerintah dan DPR, Pasal aborsi di antaranya diatur dalam Pasal 467, 468, dan Pasal 469.

Pasal 467 ayat 1 menyebutkan, “Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Namun, pidana tidak berlaku jika aborsi dilakukan kepada korban kekerasan seksual dengan masa kehamilan tidak lebih dari 12 minggu atau ada indikasi darurat medis.

Kemudian, ancaman pidana berlaku bagi pihak yang yang melakukan aborsi terhadap perempuan, baik dengan atau tanpa persetujuan. Ancaman penjara lima tahun jika aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan.

Sedangkan, pidana penjara 12 tahun jika tanpa persetujuan.

  1. Gelandangan

Gelandangan diatur dalam pasal 429. Di dalamnya menyebutkan, “Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (atau sekitar Rp1,5 juta)”.

  1. Perzinaan

Pasal perzinaan merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan hanya bisa dilakukan terhadap pelaku jika hanya dilaporkan dua pihak. Pertama, suami atau istri. Kedua, orang tua atau anak.

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp7,5 juta),” demikian bunyi Pasal 415.

  1. Kohabitasi atau kumpul kebo

Kohabitasi adalah dua orang lawan jenis yang tinggal satu atap di luar ikatan pernikahan. RKUHP mengancam pidana bagi seseorang yang melakukan kohabitasi.

Pasal kohabitasi diatur dalam Pasal 416. Ayat 1 menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Namun, sama halnya dengan perzinaan, kohabitasi juga hanya bisa dilakukan penuntutan jika dilaporkan dua pihak, suami atau istri; anak atau orang tua.

  1. Perkosaan

Ketentuan soal perkosaan berubah dari semula diatur dalam Pasal 479 menjadi Pasal 477. Di dalamnya menambahkan aturan mengenai persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental pada ayat (2) huruf d.

Harapan besar semoga kegiatan ini bisa memberi informasi kepada masyarakat Indonesia.

Wallahu A’lam Bishshawab