RUU KUHP dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia{

RUU KUHP dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia{

Bagikan sekarang

Oleh: Moh. Nahrowi, M.Pd.I
(Dekan Fak. Syariah dan Gak. Ekonomi Bisnis Islam INAIFAS)

Hari ini, Kamis, 3 November 2022, bersama Kaprodi HKI, Bapak Aufal Hadziq dan Bapak Beni Ashari selaku dosen HKI, saya mewakili INAIFAS Kencong Jember sebagai undangan dalam kegiatan Sosialisasi RUU KUHP. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi Politik dan Hukum dan Keamanan RI.

Dalam acara yang dilaksanakan di Hotel Aston Jember secara daring maupun luring ini, hadir Bapak Bambang Gunawan, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan RI. Juga narasumber Prof. Dr. M. Arif Amrulloh, S.H., M. Hum, guru besar Universitas Jember dan Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum, guru besar Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam sambutannya Bapak Bambang Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan ini marupakan intruksi presiden dalam rangka untuk mensosialisasi RUU KUHP secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia sebelum RUU KUHP ini disahkan. Pada gilirannya Kabupaten Jember manjadi kota yang kesekian kali ditempati kegiatan sosialisasi ini.

Prof. Dr. Mujiyono memaparkan dalam materinya beberapa keunggulan dalam RUU KUHP yaitu adanya pepengakuan keberadaan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan digunakan sebagai dasar untuk memidana.

Prof. Dr. Arif Amrullah menyampaikan bahwa penyusunan Undang-Undang ini adalah pengganti wet boek van strafrecht yang disebut KUHP yang secara sosiologis keberadaannya tidak mendasarkan pada konteks Bangsa Indonesia.

Berikut daftar 14 pasal krusial merujuk naskah RKUHP hasil perbaikan terakhir dalam rapat pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Juli 2022.

  1. Living law atau pidana adat

Pasal 2 dan Pasal 96 mengakui hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai acuan untuk mempidanakan seseorang, sekalipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP.

Living law atau pidana adat dalam RKUHP berlaku selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat. Pasal ini juga berlaku hanya dalam kondisi tertentu dan tempat hukum adat tersebut hidup.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini,” demikian bunyi Pasal.

  1. Pidana mati

Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar pidana mati menjadi opsi terakhir yang dijatuhkan. Pidana mati menjadi ancaman alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu, yaitu paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup.

Pidana mati juga dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

“Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat”.

  1. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden

Ketentuan soal penyerangan atau menghina presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal, 218, 219, 220. Pasal itu menyebut, setiap warga negara yang menghina presiden dapat dipidana 3,5 tahun.

Pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan bisa dilakukan hanya jika dilaporkan oleh presiden atau wakil presiden.

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan; Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden”.

  1. Memiliki kekuatan gaib

Pidana ini masuk dalam delik materiil. Artinya, seseorang dapat dipidana karena perbuatannya menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Pemerintah mengakui tindak pidana ini merupakan tindak pidana baru khas Indonesia yang perlu dikriminalisasi karena sifatnya yang sangat kriminogen, atau dapat menyebabkan tindak pidana lain.

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1,5 tahun”.

  1. Unggas dan ternak yang rusak kebun

Pemerintah dan DPR menambahkan frasa “yang menimbulkan kerugian” pada Pasal 278 yang mengatur, bahwa setiap orang yang membiarkan unggas atau ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain.

Perubahan ini membuatnya menjadi delik materiil. Pasal ini dibuat untuk melindungi para petani dan penyempurnaan dari KUHP sebelumnya.

“Setiap Orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”.

  1. Contempt of court

Contempt of court atau mengatur soal penghinaan terhadap proses peradilan. Pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 281, terutama huruf c yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk mempublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung.

Ketentuan itu dibuat untuk mencegah live streaming saat sidang berlangsung. Tujuannya demi ketertiban umum, dan menghindari opini publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim.

“Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 kali oleh atau atas nama hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Beberapa pasal yang mengatur soal contempt of court yakni Pasal 280 dan 281.

  1. Penodaan agama

Pasal 302 mengatur, setiap orang yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama di Indonesia dipidana maksimal lima tahun.

Begitu pula jika tindakan tersebut dilakukan dengan maksud agar diketahui orang banyak, dapat diancam pidana lima tahun. Pasal penodaan atau penghinaan agama diatur dalam beberapa pasal yakni, pasal 302, 303, dan 304.

“Setiap orang di muka umum yang menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,” demikian bunyi Pasal 302.

  1. Penganiayaan hewan

Terancam pidana penjara hingga satu tahun bagi setiap orang memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan hingga menyebabkan kematian hewan tersebut.

Pada Pasal 340 ayat 1 huruf (a) menyangkut penganiayaan hewan, pemerintah mengusulkan untuk mengganti frasa “berpengaruh” menjadi merusak. Pada penjelasan, ditambahkan keterangan yang dimaksud dengan “kemampuan kodrat” adalah kemampuan hewan yang alamiah. Penganiayaan hewan diatur dalam beberapa pasal yakni 338, 339, dan 340.

  1. Mencegah kehamilan dan menggugurkan kandungan Ketentuan soal alat kontrasepsi diatur dalam tiga pasal. Masing-masing Pasal 412, 413, dan 414.

Pasal 412 menyebutkan, setiap Orang yang secara terang-terangan menawarkan atau menunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori satu.

Namun, pidana tidak dapat dijatuhkan jika yang melakukan hal tersebut merupakan seorang kompeten, atau dilakukan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

  1. Aborsi

Aborsi atau pengguguran kandungan diatur dalam sejumlah pasal khusus dalam RKUHP. Merujuk naskah terakhir hasil rapat pemerintah dan DPR, Pasal aborsi di antaranya diatur dalam Pasal 467, 468, dan Pasal 469.

Pasal 467 ayat 1 menyebutkan, “Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Namun, pidana tidak berlaku jika aborsi dilakukan kepada korban kekerasan seksual dengan masa kehamilan tidak lebih dari 12 minggu atau ada indikasi darurat medis.

Kemudian, ancaman pidana berlaku bagi pihak yang yang melakukan aborsi terhadap perempuan, baik dengan atau tanpa persetujuan. Ancaman penjara lima tahun jika aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan.

Sedangkan, pidana penjara 12 tahun jika tanpa persetujuan.

  1. Gelandangan

Gelandangan diatur dalam pasal 429. Di dalamnya menyebutkan, “Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (atau sekitar Rp1,5 juta)”.

  1. Perzinaan

Pasal perzinaan merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan hanya bisa dilakukan terhadap pelaku jika hanya dilaporkan dua pihak. Pertama, suami atau istri. Kedua, orang tua atau anak.

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp7,5 juta),” demikian bunyi Pasal 415.

  1. Kohabitasi atau kumpul kebo

Kohabitasi adalah dua orang lawan jenis yang tinggal satu atap di luar ikatan pernikahan. RKUHP mengancam pidana bagi seseorang yang melakukan kohabitasi.

Pasal kohabitasi diatur dalam Pasal 416. Ayat 1 menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Namun, sama halnya dengan perzinaan, kohabitasi juga hanya bisa dilakukan penuntutan jika dilaporkan dua pihak, suami atau istri; anak atau orang tua.

  1. Perkosaan

Ketentuan soal perkosaan berubah dari semula diatur dalam Pasal 479 menjadi Pasal 477. Di dalamnya menambahkan aturan mengenai persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental pada ayat (2) huruf d.

Harapan besar semoga kegiatan ini bisa memberi informasi kepada masyarakat Indonesia.

Wallahu A’lam Bishshawab

RUU KUHP dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

RUU KUHP dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Bagikan sekarang

Oleh: Moh. Nahrowi, M.Pd.I
(Dekan Fak. Syariah dan Gak. Ekonomi Bisnis Islam INAIFAS)

Hari ini, Kamis, 3 November 2022, bersama Kaprodi HKI, Bapak Aufal Hadziq dan Bapak Beni Ashari selaku dosen HKI, saya mewakili INAIFAS Kencong Jember sebagai undangan dalam kegiatan Sosialisasi RUU KUHP. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi Politik dan Hukum dan Keamanan RI.

Dalam acara yang dilaksanakan di Hotel Aston Jember secara daring maupun luring ini, hadir Bapak Bambang Gunawan, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan RI. Juga narasumber Prof. Dr. M. Arif Amrulloh, S.H., M. Hum, guru besar Universitas Jember dan Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum, guru besar Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam sambutannya Bapak Bambang Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan ini marupakan intruksi presiden dalam rangka untuk mensosialisasi RUU KUHP secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia sebelum RUU KUHP ini disahkan. Pada gilirannya Kabupaten Jember manjadi kota yang kesekian kali ditempati kegiatan sosialisasi ini.

Prof. Dr. Mujiyono memaparkan dalam materinya beberapa keunggulan dalam RUU KUHP yaitu adanya pepengakuan keberadaan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan digunakan sebagai dasar untuk memidana.

Prof. Dr. Arif Amrullah menyampaikan bahwa penyusunan Undang-Undang ini adalah pengganti wet boek van strafrecht yang disebut KUHP yang secara sosiologis keberadaannya tidak mendasarkan pada konteks Bangsa Indonesia.

Berikut daftar 14 pasal krusial merujuk naskah RKUHP hasil perbaikan terakhir dalam rapat pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Juli 2022.

  1. Living law atau pidana adat

Pasal 2 dan Pasal 96 mengakui hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai acuan untuk mempidanakan seseorang, sekalipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP.

Living law atau pidana adat dalam RKUHP berlaku selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat. Pasal ini juga berlaku hanya dalam kondisi tertentu dan tempat hukum adat tersebut hidup.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini,” demikian bunyi Pasal.

  1. Pidana mati

Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar pidana mati menjadi opsi terakhir yang dijatuhkan. Pidana mati menjadi ancaman alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu, yaitu paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup.

Pidana mati juga dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

“Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat”.

  1. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden

Ketentuan soal penyerangan atau menghina presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal, 218, 219, 220. Pasal itu menyebut, setiap warga negara yang menghina presiden dapat dipidana 3,5 tahun.

Pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan bisa dilakukan hanya jika dilaporkan oleh presiden atau wakil presiden.

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan; Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden”.

  1. Memiliki kekuatan gaib

Pidana ini masuk dalam delik materiil. Artinya, seseorang dapat dipidana karena perbuatannya menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Pemerintah mengakui tindak pidana ini merupakan tindak pidana baru khas Indonesia yang perlu dikriminalisasi karena sifatnya yang sangat kriminogen, atau dapat menyebabkan tindak pidana lain.

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1,5 tahun”.

  1. Unggas dan ternak yang rusak kebun

Pemerintah dan DPR menambahkan frasa “yang menimbulkan kerugian” pada Pasal 278 yang mengatur, bahwa setiap orang yang membiarkan unggas atau ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain.

Perubahan ini membuatnya menjadi delik materiil. Pasal ini dibuat untuk melindungi para petani dan penyempurnaan dari KUHP sebelumnya.

“Setiap Orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”.

  1. Contempt of court

Contempt of court atau mengatur soal penghinaan terhadap proses peradilan. Pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 281, terutama huruf c yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk mempublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung.

Ketentuan itu dibuat untuk mencegah live streaming saat sidang berlangsung. Tujuannya demi ketertiban umum, dan menghindari opini publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim.

“Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 kali oleh atau atas nama hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Beberapa pasal yang mengatur soal contempt of court yakni Pasal 280 dan 281.

  1. Penodaan agama

Pasal 302 mengatur, setiap orang yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama di Indonesia dipidana maksimal lima tahun.

Begitu pula jika tindakan tersebut dilakukan dengan maksud agar diketahui orang banyak, dapat diancam pidana lima tahun. Pasal penodaan atau penghinaan agama diatur dalam beberapa pasal yakni, pasal 302, 303, dan 304.

“Setiap orang di muka umum yang menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,” demikian bunyi Pasal 302.

  1. Penganiayaan hewan

Terancam pidana penjara hingga satu tahun bagi setiap orang memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan hingga menyebabkan kematian hewan tersebut.

Pada Pasal 340 ayat 1 huruf (a) menyangkut penganiayaan hewan, pemerintah mengusulkan untuk mengganti frasa “berpengaruh” menjadi merusak. Pada penjelasan, ditambahkan keterangan yang dimaksud dengan “kemampuan kodrat” adalah kemampuan hewan yang alamiah. Penganiayaan hewan diatur dalam beberapa pasal yakni 338, 339, dan 340.

  1. Mencegah kehamilan dan menggugurkan kandungan Ketentuan soal alat kontrasepsi diatur dalam tiga pasal. Masing-masing Pasal 412, 413, dan 414.

Pasal 412 menyebutkan, setiap Orang yang secara terang-terangan menawarkan atau menunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori satu.

Namun, pidana tidak dapat dijatuhkan jika yang melakukan hal tersebut merupakan seorang kompeten, atau dilakukan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

  1. Aborsi

Aborsi atau pengguguran kandungan diatur dalam sejumlah pasal khusus dalam RKUHP. Merujuk naskah terakhir hasil rapat pemerintah dan DPR, Pasal aborsi di antaranya diatur dalam Pasal 467, 468, dan Pasal 469.

Pasal 467 ayat 1 menyebutkan, “Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Namun, pidana tidak berlaku jika aborsi dilakukan kepada korban kekerasan seksual dengan masa kehamilan tidak lebih dari 12 minggu atau ada indikasi darurat medis.

Kemudian, ancaman pidana berlaku bagi pihak yang yang melakukan aborsi terhadap perempuan, baik dengan atau tanpa persetujuan. Ancaman penjara lima tahun jika aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan.

Sedangkan, pidana penjara 12 tahun jika tanpa persetujuan.

  1. Gelandangan

Gelandangan diatur dalam pasal 429. Di dalamnya menyebutkan, “Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (atau sekitar Rp1,5 juta)”.

  1. Perzinaan

Pasal perzinaan merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan hanya bisa dilakukan terhadap pelaku jika hanya dilaporkan dua pihak. Pertama, suami atau istri. Kedua, orang tua atau anak.

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp7,5 juta),” demikian bunyi Pasal 415.

  1. Kohabitasi atau kumpul kebo

Kohabitasi adalah dua orang lawan jenis yang tinggal satu atap di luar ikatan pernikahan. RKUHP mengancam pidana bagi seseorang yang melakukan kohabitasi.

Pasal kohabitasi diatur dalam Pasal 416. Ayat 1 menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Namun, sama halnya dengan perzinaan, kohabitasi juga hanya bisa dilakukan penuntutan jika dilaporkan dua pihak, suami atau istri; anak atau orang tua.

  1. Perkosaan

Ketentuan soal perkosaan berubah dari semula diatur dalam Pasal 479 menjadi Pasal 477. Di dalamnya menambahkan aturan mengenai persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental pada ayat (2) huruf d.

Harapan besar semoga kegiatan ini bisa memberi informasi kepada masyarakat Indonesia.

Wallahu A’lam Bishshawab

Soal Investasi, Belajarlah Dari Nabi Yusuf

Soal Investasi, Belajarlah Dari Nabi Yusuf

Bagikan sekarang

Uliyatul Mu’awwanah, M.E.IKaprodi Ekonomi Syariah INAIFAS Kencong Jember

Sering kali saya ditanya soal keuntungan saat menjadi investor. Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya tidak sesimpel yang kita pikirkan. Sebab, investasi bukan melulu soal duit yang diperoleh saat seseorang memutuskan untuk berinvestasi, melainkan lebih dari itu. Kenapa demikian? Oke kita bedah satu persatu.

Pertama, terminologi investasi membicarakan keuntungan di masa depan, bukan real time. Sedangkan kecenderungan manusia untuk dapat kaya secara instan nyaris menjadi faktor penghambat tingkat signifikansi ketercapaian tujuan investasi itu sendiri. Investasi bukan soal penghasilan tapi tentang kesediaan individu dalam menahan diri untuk tidak menghamburkan harta tanpa memikirkan efek jangka panjang. Masih ingat kisah Nabi Yusuf Alaihissalaam saat Mesir dilanda paceklik ekstrem? Kesuksesan Nabi Yusuf dalam menstabilkan ketahanan pangan membuatnya diangkat menjadi bendahara negara. Berkat skill ekonom futuristik yang ia miliki, Nabi Yusuf berhasil mengambil langkah prediktif dan solutif atas tindak lanjut dari pentakwilan mimpi sang raja yang melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh tujuh sapi betina kurus serta takwil atas mimpi 7 butir gandum hijau sedang 7 butir lainnya kering.

Di era Nabi Yusuf, mimpi dapat dijadikan sebagai suatu isyarat pengetahuan yang dapat di benarkan sehingga kemudian ia memerintahkan untuk bercocok tanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, kemudian tidak mengkonsumsi hasil panennya kecuali sedikit. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf sebagai arsitek perekonomian Mesir juga mengambil langkah stategis dalam menangani krisis pangan dengan membangun gudang penyimpanan/lumbung alias bulog kalau dalam istilah sekarang. Hingga suatu ketika mengeringlah Sungai Nil dan Mesir dilanda kekeringan parah 7 tahun lamanya. Namun berkat kecermatan Nabi Yusuf, krisis ini bisa diantisipasi dan diberi solusi.

Kisah ini masyhur di kalangan para ekonom muslim dan diabadikan dalam al-Qur’an (lebih lanjut lihat Tafsir QS. Surat Yusuf 47-49). Dari kisah ini kita dapat melihat bahwasanya resesi ekonomi dapat diminimalisir dengan cara investasi. Masa pandemi saat ini misalnya, mereka yang tidak membiasakan untuk berinvestasi sedari dini akan menjadi kaum paling terdampak karena kemungkinan tidak ada pemasukan lain.

Lebih dekat lagi, ada Ali Wardhana Menteri Keuangan Republik Indonesia (1968-1983). Ketika menjabat sebagai orang nomor satu di keuangan negara, fenomena Oil Boom (1973) harusnya bisa menjadikan Indonesia sebagai negara kaya raya saat itu karena harga minyak bumi melonjak tinggi. Namun tak seperti negara penghasil minyak lainnya, Ali Wardhana justru mencium gelagat tak menyenangkan dari euphoria tersebut. Baginya, Indonesia tidak bisa hanya berpangku pada hasil penjualan minyak. Jika negara penghasil minyak lainnya memanfaatkan momen tersebut dengan menguatkan mata uang, Ali justru mampu memprediksi lebih jauh karena menurutnya jika ekspor dibiarkan terlalu lama dijual dengan harga tinggi maka daya saing komoditas akan melemah di mata perkenomian global.

Pendapatan negara dari hasil penjualan minyak justru ia investasikan pada sektor fundamental seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan manufaktur. Hingga suatu saat, terjadilah tragedi Dutch Disease (1986), saat harga minyak bumi jatuh. Negara penghasil minyak seperti Iraq, Nigeria dan Venezuela berada di ambang kebangkrutan, sementara perekonomian Indonesia tetap stabil. Ini juga menjelaskan bahwa prediksi Ali terbukti presisi. Ia mengajarkan setiap individu pelaku ekonomi haruslah memiliki determinasi serta Leadership Finance yang berani say no atas penawaran/ iming-iming untung banyak, misalnya dengan melakukan penerawangan di masa depan demi agar terhindar dari kolaps.

Kedua, instrumen investasi selalu mengarah pada Tangible maupun Intangible Asset (berwujud dan tak berwujud) serta jauh dari sifat Less Valuable seperti crypto, saham, obligasi, reksadana, properti, tanah, copyright, perjanjian waralaba, merek dagang, godwill dan seterusnya. Ketika instrumen tersebut diperjualbelikan maka masuk pada ranah trading. Trader berbeda dengan investor. Aktivitas trading yang mentraksasikan asset dengan valuasi tinggi tetaplah jual beli/ perdagangan/ perniagaan. Sedangkan jual beli ialah salah satu jalan menuju keberkahan, bahkan Rasulullah Muhammad juga melakukannya. Jika ingin untung dalam waktu singkat lakukanlah jual beli karena jika pintu rejeki ada 10, maka 9 di antaranya terdapat pada berdagang di samping berternak dan lainnya. Dari sini kita bisa lihat semakin jelas bahwa trading dan investasi itu berbeda.  

Sejujurnya, saya tidak tahu detail penyebab orang salah dalam memahami investasi. Hanya saja kecurigaan saya mengarah pada Syndrome Fear of Missing Out atau biasa disebut FOMO. Penyakit ini merupakan suatu perasaan cemas jika seorang individu ketinggalan tren. Parahnya, sindrom ini juga telah menyerang para trader maupun investor. Mereka kehilangan kontrol emosi dalam aktivitas transaksi jual beli maupun investasi sehingga menjadi serakah kemudian melupakan resiko yang harus ditanggung. FOMO berbanding lurus dengan Herding Behavior karena perasaan cemas takut ketinggalan akan menimbulkan perilaku irrasional. Mereka cenderung melakukan transaksi atas dasar insting ikut-ikutan tanpa disertai analisis intensif. Alhasil, ikut-ikutan justru akan masuk kategori dilarang sebab menimbulkan unsur gharar/ ketidakjelasan dalam transaksi.

Selanjutnya, kita perkecil dari skala luas/nasional di atas menjadi rumah tangga atau individu. Revenue/ pendapatan bisa diperoleh dari bekerja (jual beli, dll). Kebutuhan bisa dipenuhi dengan membelanjakan pendapatan yang diperoleh. Tapi pengalokasian anggaran tetaplah butuh ilmu seni. Seni berhutang hingga seni bayar cicilan, misalnya. Bagi saya tidak masalah jika kita menghabiskan gaji, tapi ingat habiskan dengan cara terarah dan terukur. Lakukan perencanan, pendayagunaan hingga penilai tambahan pada inputed cost.

Atau mungkin jika kita sedang berada dalam fase defisit, lakukan restructuring anggaran mulai dari renegoisasi hutang misalnya dengan tetap pada target stabilisasi ekonomi. Jangan sampai sindrom FOMO justru menjerumuskan anda para netizen budiman ke dalam korban referral khas Money Games. Sedikit mengencangkan ikat pinggang atau Naleni Weteng, kalau kata orang Jawa, yaitu dengan mulai membelanjakan harta berdasarkan fungsi bukan gengsi.

Ketiga lesson learned, keuntungan bisa diperoleh dari banyak cara. Jika mau, kita bisa memulainya from any start. Karena investasi terbaik adalah yang dicari, bukan yang ditawarkan. Jika tak punya asset/ harta untuk diinvestasikan mulailah dari investasi terhadap diri sendiri dengan mengisinya dengan pengetahuan-pengetahuan yang leverage. Karena investasi lebih ke pada defense atau keputusan untuk bersikap antisipatif atas berbagai ketidakpastian yang akan dihadapi di masa mendatang.

Akhir kata, tulisan ini tidak bermaksud menggurui dan bukan berarti sayalah orang yang paling tepat sasaran dalam mendistribusikan harta. Tapi kadang, flash sale di Shopee 12.12 misalnya juga akan meng-ijo-kan mata, kemudian jiwa shopaholic pun meronta. Tapi minimal sedikit sharing bisa menjadi semacam rem atau kendali bagi kita semua.

Terimakasih Semua. Happy Shoping…!

INAIFAS Kembali Gelar PPL di MI Berbasis Inklusi

INAIFAS Kembali Gelar PPL di MI Berbasis Inklusi

Bagikan sekarang

PPL adalah sarana mahasiswa memiliki pengalaman mengajar. Karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang agar hasilnya juga kelak bisa diterapkan.

Di awal tahun ini, INAIFAS kembali menggelar PPL 02. Ada puluhan lembaga yang menjadi mitra kerjasama. Di antaranya, MI al-Ma’arif II Jombang Jember. Di sini, ada 6 mahasiswa yang ditugaskan.

Lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Pesantren Mabdaul Ma’arif ini memang memiliki cirikhas. Selain program Tahfidzul Qur’an, juga punya program kelas inklusi.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala MIMA 02, Bapak Zuhdi Asykuri, dalam pembukaan dan serah terima peserta PPL 02 INAIFAS. Pak Yudi, sapaan akrabnya, menguraikan, asal muasal pendidikan inklusi di lembaga tersebut bukan hanya untuk menangani ABK atau Anak Berkebutuhan Khusus, melainkan untuk menangani anak yang membutuhkan penanganan khusus.

“Misalnya saja mengerucut pada topik anak yang tidak belum bisa membaca, bahkan dari kelas 1 sampai kelas 4 pun masih ada yang bisa dikatakan belum bisa membaca. Nah, disinilah peran penting dari adanya Pendidikan Inklusi ini,” ungkap Bapak Yudi.

“Jadi tidak hanya mengani anak berkebutuhan khusus, melainkan pelayanan untuk anak yang butuh penanganan khusus. Hanya saja lambat laun mulai didatangi oleh ABK dengan gejala bermacam-macam mulai dari hiperaktif, autis, dll.,” tegasnya.

Menurut alumni INAIFAS ini, yang menjadi nilai plusnya, MIMA 02 Jombang mempunyai guru lulusan Psikologi sebagai Guru Pendidikan Inklusi yang memang berkompeten di bidangnya. Hingga saat ini ada 12 anak ABK yang bersekolah di MIMA 02 Jombang.

Bu Khurin In Ratnasari, selaku DPL Program PPL, menguraikan, terobosan yang dijalankan oleh MIMA 02 ini adalah sesuatu yang keren. “Jarang lho MI yang punya kelas khusus begini. Jadi memang tidak salah jika mahasiswa INAIFAS kami tempatkan di sini,” pujinya dalam sambutannya.

Acara pertemuan ini kemudian dilanjut dengan penyerahan dan penandatanganan MOU Peserta PPL oleh Ibu Khurin’in Ratnasari selaku DPL.

Harapan Ibu Khurin adalah kerjasama antara Kampus INAIFAS dengan MIMA 02 Jombang yang sangat keren ini tidak berhenti sampai di kegiatan PPL 2 saja, melainkan secara berkelanjutan. INAIFAS juga bisa membantu penyediaan layanan publikasi artikel yang mungkin mengharuskan MIMA 02 untuk mempublikasikannya. 

Hari Bahasa Arab Sedunia 2021, HMPS PBA INAIFAS Gelar Lomba Pidato Bahasa Arab

Hari Bahasa Arab Sedunia 2021, HMPS PBA INAIFAS Gelar Lomba Pidato Bahasa Arab

Bagikan sekarang

Lomba pidato bahasa Arab baru-baru ini diselenggarakan HMPS Prodi PBA Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah (INAIFAS) Kencong Jember pada 29-30 Desember 2021 di Aula Ponpes As-Sunniyyah Kencong Jember dalam rangka Hari Bahasa Arab (HBA) sedunia dengan mengusung tema “Mencetak Generasi Militan dalam Berbahasa Arab Aktif dan Kreatif”. Agenda lomba internal ini sudah menjadi program HMPS PBA INAIFAS tiap tahun guna menyaring mahasiswa berpotensi untuk diikutkan ke ajang perlombaan nasional atau internasional. Pengurus HMPS PBA INAIFAS periode 2021-2022 yang dinahkodai Muhyidin ini telah mempersiapkan acara ini secara matang dan kompak. Ahmad dan Riris, ketua panitia lomba pidato bahasa Arab putera dan puteri, berharap lomba ini dapat mematik jiwa kompetisi mahasiswa PBA INAIFAS.

Lomba bergengsi ini diikuti oleh 22 mahasiswa dari komposisi putera dan puteri. Masing-masing kelas mendelegasikan mahasiswa unggulnya. Untuk memastikan keikutsertaan kelas, HMPS PBA INAIFAS memberi warning tegas berupa sanksi Rp. 300.000/kelas apabila ada kelas yang tidak berpartisipasi dalam lomba ini.

Dari peserta yang mengikuti lomba dipilih 3 terbaik putera dan puteri berdasarkan penilaian dewan juri yang merupakan dosen PBA INAIFAS terbaik Ahmad Mizan Rosyadi dan Nor Holis. Peserta lomba pidato bahasa Arab terbaik putera juara 1 dimenangkan oleh mahasiswa semester 1A atas nama Ubaidillah Ali Al Karim dengan total skor 94, dikuti juara 2 mahasiswa semester 3A atas nama Muhammad Mukhtarullah dengan skor 85, dan juara 3 dari mahasiswa semester 5A atas nama Imron Rosyadi dengan total skor 79.

Sedangkan peserta lomba pidato bahasa Arab terbaik puteri juara 1 dimenangkan oleh mahasiswi PBA semester 5B atas nama Eka Mardiana Ulfa dengan total skor 94, dikuti juara 2 mahasiswi semester 3B atas nama Dewi Maryam Ulfa dengan skor 88, sedangkan juara 3 mahasiswi semester 3C atas nama Asna Roihatil Hauro’ dengan total skor 84.

Di akhir acara para juara ini mendapat tropi, sertifikat, dan hadiah khusus dari Kaprodi PBA berupa buku berbahasa Arab. Kaprodi PBA Fina Aunul Kafi mengatakan seluruh peserta lomba layak mendapat apresiasi setinggi-tingginya, bagi juara maupun belum juara, atas partisipasi, segala persiapan, dan keberanian mereka untuk menunjukkan diri tampil terbaik. PBA Bravo!


Kontributor: Asni Furoidah Foto: Aniq Taufani